game online slot 88

Sembilan hari guntur dan kesedihan

IHSG Lesu ke 7.036 Usai 300 Saham Layu******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.036 pada Rabu (29/11). Indeks saham melemah 4,98 poin atau minus 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,13 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,58 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 235 saham menguat, 300 terkoreksi, dan 226 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham Asia terpantau bergerak di zona merah. Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 2,08 persen, indeks Nikkei 225 di Jepang minus 0,32 persen, dan indeks Shanghai Composite di China melemah 0,55 persen.

Di sisi lain indeks Straits Times di Singapura menguat 0,82 persen.

Sementara bursa saham Eropa terpantau bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,24 persen dan indeks DAX di Jerman menguat 0,74 persen.

Kemudian mayoritas bursa Amerika pun kompak menguat. Tercatat indeks S&P 500 menguat 0,10 persen, indeks Dow Jones menguat 0,24 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,29 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Luhut Bertemu Puan, Bahas Pemilu 2024 hingga Peluang Ekonomi Baru******

Menko Marves Luhut Panjaitan bertemu dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharaniyang mengunjunginya di Singapura pada Selasa sore (28/11).

Dalam pertemuan itu, Luhut mengatakan keduanya membahas banyak hal, termasuk Pemilu 2024.

Luhut mengaku dirinya dan Puan sepakat bahwa persatuan dan perdamaian haruslah menjadi prioritas utama di tengah Pilpres2024.

"Saya dan Mbak Puan sepakat bahwa Pemilu ini haruslah berjalan dengan menyenangkan, dan meskipun kita semua memiliki pilihan yang berbeda-beda, tapi persatuan dan perdamaian haruslah selalu dijaga. Dan yang paling penting, kepentingan masyarakat haruslah menjadi yang utama,"kataLuhut dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa kemarin.

Selain itu, Luhut dan Puan juga membahas program pelatihan Metode Gasing (gampang, asyik, dan menyenangkan) yang diciptakan dan dikembangkan oleh Yohanes Surya.

Ia mengatakan metode ini memungkinkan siswa memahami operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian dalam waktu hanya 2 minggu. Program ini telah sukses diimplementasikan di 55 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Salah satu kunci penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengalokasikan investasi yang lebih besar dalam bidang pendidikan. Dan saya meminta betul kepada Mbak Puan untuk mendukung program yang juga menjadi perhatian Presiden Jokowi ini," ujarnya.

Tak ketinggalan, kedua pihak juga membahas soal peluang ekonomi baru untuk Indonesia, khususnya dalam aspek penangkapan dan penyimpanan emisi karbon menggunakan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS).

Sementara itu, Puan berharap Luhutsegera sembuh dan pulih seperti sedia kala. "Yang paling utama adalah Pak Luhut sehat dan pulih seperti semula. Saya dan banyak masyarakat Indonesia mendoakan kesembuhan Pak Luhut," ujar Puan.

Luhut masih dalam masa pemulihan usai menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di Singapura akibat sakit yang dialaminya sejak beberapa waktu lalu. Selama beristirahat, jabatan Menko Marves ad interimdiemban oleh Erick Thohir.

[Gambas:Video CNN]

Masuk ke filmnya

Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah******

PT UnileverIndonesia (Tbk) akhirnya buka suara soal empat direktur perusahaan yang mundur sepanjang lima bulan terakhir.

Adapun keempat petinggi perusahaan itu adalah Alper Kulak selaku direktur, Ira Noviarti selaku direktur utama, Shiv Sahgal selaku direktur, dan Sandeep Kohli selaku direktur.

Keempat direktur itu mundur dari perusahaan dalam rentang 15 Juni 2023 sampai dengan 24 November 2023.

"Sebagaimana yang disampaikan dalam keterbukaan informasi yang telah diterbitkan oleh perseroan, pengunduran diri dari empat direktur tersebut berdasarkan alasan pribadi dari masing-masing direktur," kata dia dalam surat yang ditujukan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (29/11).

Nurdiana juga mengatakan pengunduran diri keempat direktur tidak berdampak secara material kepada kegiatan perseroan.

Ia pun memastikan bahwa masa transisi terkait dengan proses perubahan jajaran direksi perseroan akan dilakukan tanpa mempengaruhi kegiatan usaha.

Selain itu, perseroan menegaskan bahwa direksi Unilever tetap menjalankan kegiatan usaha Perseroan seperti biasa dengan terus berfokus untuk memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

Nurdiana juga mengungkapkan Benjie Yap bakal menggantikan Ira Noviarti selaku direktur utama. Ia menuturkan Benjie Yap saat ini merupakan chairman dari Unilever Philippines, Inc.

Benjie Yap memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Unilever dan telah menduduki berbagai posisi di bidang Supply Chain, Marketing, dan Customer Development.

Adapun perseroan saat ini dalam tahap seleksi kandidat pengganti untuk ketiga posisi direktur lainnya.

Unilever juga akan menginformasikan kandidat direktur yang akan ditunjuk melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan perseroan.

Lihat Juga : UMK Tangerang hingga Cilegon Disahkan, Tertinggi Rp4,8 Juta

"Perseroan percaya bahwa kompetensi dan kemampuan dari kandidat presiden direktur yang baru maupun direktur-direktur yang ada saat ini dapat terus berkontribusi pada strategi dan operasi masa depan perseroan," kata Nurdiana.

Unilever menjadi salah satu perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia. Kondisi itu memperparah kinerja keuangan perusahaan yang sudah tertekan.

Imbasnya harga saham emiten berkode UNVR itu terus merosot. Per Rabu (29/11), saham perusahaan ditutup di level Rp3.630. Padahal, pada awal tahun, saham masih bertengger di Rp4.620.

[Gambas:Video CNN]

Shenwutu

WTO Turuti Permintaan RI Tinjau Ulang Bea Masuk Biodiesel Uni Eropa******

Badan penyelesaian perselisihan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sepakat untuk membentuk panel untuk meninjau bea masukyang dikenakan Uni Eropa (UE) terhadap impor biodiesel dari Indonesia pada Senin (27/11) malam, waktu setempat.

Berdasarkan keterangan WTO yang dilansir Reuters, sejumlah negara telah mencadangkan hak pihak ketiga mereka untuk berpartisipasi dalam proses panel. Negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Federasi Rusia, Thailand, Singapura, Jepang, Kanada, Tiongkok, Argentina dan Türkiye.

Indonesia meminta konsultasi sengketa WTO dengan UE mengenai pengenaan bea masuk atas impor biodiesel pada Agustus lalu.

"Upaya banding kasus ini ke WTO sangat strategis untuk menjaga akses pasar produk biodiesel Indonesia di pasar UE yang saat ini dikenakan bea masuk countervailing sebesar 8 persen hingga 18 persen," kata Budi Santoso, pejabat senior Kementerian Perdagangan Indonesia pada Selasa (28/11), seperti dilansir Reuters.

Bea masuk imbalan tersebut dikenakan selama lima tahun mulai 10 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2024, tambah Budi.

Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan mengatakan kepada Reuters bea masuk tersebut membebani eksportir biodiesel Indonesia dan berharap panel WTO dapat segera memulai proses hukumnya.

Uni Eropa sebelumnya menyelidiki biodiesel Indonesia. Penyelidikan dilakukan apakah Indonesia mengekspor komoditas itu melalui China dan Inggris demi menghindari kewajiban bea masuk biodiesel UE.

Uni Eropa merupakan tujuan terbesar ketiga bagi produk minyak kelapa sawit dari Indonesia dan pasar penting bagi biodiesel. Sementara, Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Penyelidikan Uni Eropa ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari permintaan awal dari European Biodiesel Board, sebuah asosiasi produsen biodiesel Eropa.

"Permintaan tersebut mengandung bukti yang cukup bahwa tindakan pemulihan kewajiban yang ada terhadap impor produk yang bersangkutan dihindari dengan impor produk yang sedang diselidiki," kata Komisi Eropa dalam jurnal resmi Uni Eropa, dikutip dari Reuters, Jumat (18/8) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Baru 30 Persen PNS Adopsi Cara Kerja Digital******

Menteri Komunikasi dan InformatikaBudi Arie Setiadi mengklaim baru 30 persen aparatur sipil negara (ASN)/ pegawai negeri sipil (PNS) yang mengadopsi cara kerja digital.

"Dari survei, mindset juga baru 30 persen ASN kita yang bisa mengadopsi cara kerja digital," kata dia dalam acara Indonesia Digital summit 2023, Selasa (28/11).

Menurut Budi, pola pikir kerja dengan menerapkan digitalisasi penting dilakukan saat ini.

"Padahal kita paham betul, sisi lain digital pemerintahan dulu, pemerintah digital, yang terakhir,AI digital society, budaya baru, etika baru, kelola dengan hati-hati," kata Budi.

Ia pun mengatakan untuk meningkatkan pola pikir digital di kalangan ASN adalah dengan terus memberikan literasi digital.

Budi menilai hal itu perlu terus digenjot apalagi perkembangan teknologi tidak ada habisnya.

"Ke depan ada yang baru lagi, 10 tahun ada yang baru lagi, seperti SMS dihajar BlackBerry, dia dihajar Whatsapp juga dihajar kan, nanti kita lihat," ucap Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri bagi pasar tenaga kerja.

Digitalisasi, kata dia, di satu sisi membuka lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain hal tersebut juga menghilangkan lapangan kerja tertentu.

Oleh karena itu, negara G20 pun ikut membahas tersebut. Sri Mulyani pun mengatakan dalam menghadapi digitalisasi peningkatan skill diperlukan oleh para pekerja.

Ia menuturkan mau tidak mau para pekerja harus bisa beradaptasi.

"Training, retraining itu menjadi sesuatu yang a must. Kita menggunakan katakanlah Kartu Pra Kerja, adalah salah satu bentuk terobosan kita untuk bridging," kata Sri Mulyani.

"Pasti belum sempurna tapi itu adalah sesuatu yang kita ikhtiarkan bahwa akan ada disrupsi di pasar tenaga kerja menimbulkan financial benefittapi juga bisa financial disaster," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyinggung bawah digitalisasi memiliki risiko tersendiri dalam industri keuangan. Menurutnya, hal ini tergantung pula pada tingkat literasi dan kebijakan masyarakat.

Ia mencontohkan teknologi menciptakan pinjaman online (pinjol). Namun, tak sedikit masyarakat yang terjerat dan malah menjadi hedonisme.

Karenanya, Sri Mulyani tak heran banyak kepala negara yang ia temui sama-sama ingin mengatur terkait hal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

tahun semenanjung

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]