388slot

kartu hitam

UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun******

DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa (3/10). Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi uu tersebut.

Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam Pasal 16 A uu tersebut.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

Revisi uu juga mengatur tanah untuk pembangunan di IKN merupakan salah satu jenis tanah yang masuk dalam kategori yang bisa dibebaskan dengan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

"Setuju, setuju" jawab anggota dewan yang hadir.

Dasco lalu mengetuk palu tanda pengesahan. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN.

Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak.

Guizhi Tongjian

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

pedang berbentuk pedang jauh

Jokowi Gelontorkan Tambahan Modal untuk Pertamina Rp3,3 T******

Presiden Jokowimemberikan tambahan modal sebesar Rp3,3 triliun kepada PT Pertamina(Persero).

Tambahan modal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Dalam beleid yang ditandatangani oleh Jokowi pada 3 Oktober silam tersebut, tambahan modal tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan pengalihan aset negara.

Jaringan gas itu antara lain terdapat di Palembang, Surabaya, Bekasi, Depok, Sidoarjo, Tarakan, Sengkang, Cirebon, Rusun Jabodetabek, Jambi, Subang, dan lain sebagainya.

Selain itu, aset juga berbentuk stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan infrastruktur pendukungnya bernilai Rp1,8 triliun. Aset tersebut salah satunya berbentuk SPBG Jl. Lebak Bulus Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Dalam pertimbangan beleid itu, Jokowi mengatakan tambahan modal diberikan ke Pertamina demi memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Jin Ke Ru Giok

Cara Basuki Agar Tak Dipanggil Aparat di Usia 80 Tahun Gegara Korupsi******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan cara mencegah korupsipembangunan toldi lingkungan kementeriannya.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (17/10).

Basuki menyebut salah satu cara yang ia maksud adalah dengan memperbaiki tata kelola, termasuk memperketat aturan soal pengadaan.

"Saya mengajak semua untuk memperbaiki tata kelola ini. Semua pasti telah mendengarkan rumor-rumor di jalan tol ini. Saya tidak ingin itu terjadi terus, saya akan coba (perbaiki)," katanya.

Selain itu, Basuki juga bakal menambahkan mekanisme anyar. Dengan mekanisme ini penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) harus disetujui dulu oleh Kementerian PUPR. Setelah itu, baru pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan.

Berdasarkan keterangan di situs Kementerian PUPR, HPS adalah harga barang dan jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan nilai total HPS merupakan hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan.

Di samping itu, Basuki pun mengingatkan jajarannya agar jangan sampai ada kasus korupsi di proyek tol dan terseret kasus di kemudian hari.

Ia berpesan jangan sampai ada mark up harga dalam proses pengadaan hingga korupsi dana dari setiap proyek jalan tol di Indonesia.

Basuki tak mau di kemudian hari dirinya dipanggil aparat penegak hukum gara-gara kasus korupsi proyek pembangunan tol.

"Saya tidak ingin ada terjadi hal-hal yang setelah kita (selepas masa jabatan di PUPR habis), setelah 10 tahun lagi baru dipanggil oleh yang berwenang. Umur saya sudah 80 tahun (di masa mendatang). Saya tidak ingin itu terjadi, tapi kita perbaiki," ucapnya.

Di lain sisi, Basuki menyebut jalan tol yang ada di tanah air belum ada apa-apanya. Ia mengatakan Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan jika ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Teranyar, Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami sepanjang 21,6 km akan dibangun dengan biaya investasi Rp21,26 triliun dan masa konsesi 45 tahun terhitung sejak penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK). Jalan tol ini akan dibangun dengan struktur full elevated di atas JORR eksisting dengan jumlah lajur 2x2 selebar 3,5 meter.

[Gambas:Video CNN]

"Walaupun jalan tol di Indonesia yang saat ini sudah ada 71 ruas atau sekitar 2.800 km, kelihatannya sudah banyak, tapi itu semua belum apa-apa. Itu semua dalam rangka kita mengejar ketertinggalan menuju Indonesia maju pada 2045. Sudah tinggal sekitar 20 tahun lagi hingga 2045, pasti kita membutuhkan konektivitas yang lebih baik lagi," tandasnya.

Terlepas dari itu, belakangan proyek Tol Jakarta Cikampek II (Japek) elevated alias Tol MBZ menjadi perbincangan karena diwarnai korupsi. Kejaksaan Agung menangkap 5 tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek ini.

Mereka adalah Ibnu Noval (IBN) sebagai pensiunan BUMN yang pernah menjabat Kepala Divisi 5 PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, TBS selaku tenaga ahli Jembatan PTLGC, dan Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Tbk Sofiah Balfas.

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp13,5 triliun.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penyidik menemukan bukti dugaan tersangka menggunakan perannya untuk melakukan pemufakatan jahat, yakni mengatur dan mengubah spesifikasi barang terkait proyek Tol MBZ tersebut.

Sistem pelatihan super

Zulhas Klaim TikTok Shop Sudah Ikhlas Dilarang Jualan di RI******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim TikTok Shop sudah ikhlas dengan kebijakan pemerintah melarang mereka berjualan di RI.

Keikhlasan itu katanya, diketahui dari surat yang telah dikirimkan TikTok kepadanya. Dalam surat itu, Zulhas mengklaim TikTok sudah siap mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dengan begitu, TikTok Shop berjanji tidak akan berjualan dan bertransaksi lagi.

Zulhas mengatakan akan memeriksa social commerceyang masih melanggar Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Ia mengatakan tidak akan memberikan kelonggaran.

"Nanti kami cek. Enggak ada kelonggaran. Berlaku sudah (Permendag Nomor 31 Tahun 2023)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan TikTok menerima larangan pemerintah untuk berjualan dan bertransaksi. Hal itu disampaikan langsung oleh CEO TikTok Shou Zi Chew.

"Kemarin (Rabu (29/9), TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Di sisi lain, Luhut meyakini pelarangan TikTok Shop di Indonesia tidak akan mengganggu investasi perusahaan China tersebut. Ia juga menegaskan Indonesia tidak pernah melarang bisnis TikTok.

"TikTok sebenarnya kita ingin pisahkan saja media sosial dengan perdagangan. Kita tidak pernah melarang TikTok loh. Jadi yang kita larang adalah jangan dicampuradukan perdagangan dengan media sosial," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

tukang sampah pesawat

Bapanas Ungkap Pembatasan Pembelian Hanya Untuk Beras Pemerintah******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap pembatasan pembelian beras di toko ritel hanya berlaku untuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan(SPHP) yang berasal dari Bulog. 

Hal ini ia ungkapkan di tengah maraknya  pembatasan pembelian beras maksimal 10 kg di toko ritel.

"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya, Selasa (3/10).

Pembatasan beras SPHP di toko ritel diklaim Bapanas mendorong masyarakat untuk berbelanja dengan bijak. Terlebih, Indonesia sedang menghadapi kekeringan imbas El Nino.

"Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.900 per kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium," tegas Arief.

"Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal," sambungnya.

Lihat Juga : Jerit Pedagang Tanah Abang hingga TikTok Shop Dilarang

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita memastikan pasokan beras masih cukup, di mana gelontoran terus dilakukan ke semua lini. Bulog berjanji akan terus membanjiri pasar dengan stok CBP sebagai bentuk intervensi pasar bersama pemerintah.

Per 2 Oktober, Bulog sudah mengguyur beras SPHP di tingkat konsumen hingga 799 ribu ton. Wilayah yang paling banyak digelontorkan selama 2023 ini adalah DKI Jakarta dan Banten dengan total 174 ribu ton.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Senin (2/10), tampak jelas aturan yang membatasi pembeli hanya bisa membawa pulang 2 kemasan beras berukuran 5 kg per hari.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengatasi panic buying mengingat mahalnya harga beras di tengah mengkhawatirkannya pasokan imbas El Nino.

"Betul, betul (ada pembatasan di ritel). Jadi, ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas dan Bulog dalam pembicaraan bersama kami peritel. Jadi pembatasan ini antara 2 kemasan-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," kata Roy kepada CNNIndonesia.com.

Namun, ia berjanji mencabut batas maksimal pembelian beras di ritel jika stok sudah melimpah, termasuk jika beras impor sudah masuk ke tanah air.

[Gambas:Video CNN]