cmcpoker

Terlahir kembali pada tahun 1993

Jokowi Ungkap Potensi Energi Hidro dari 4.400 Sungai di Indonesia******

PresidenJokowi mengungkap sebanyak 4.400 sungaidi Indonesia memiliki potensi energi hidro. Dari jumlah itu, 128 di antaranya merupakan sungai besar.

Hal tersebut ia sampaikan saat meresmikan pembukaan acara World Hydropower Congress 2023 di Bali, pada Selasa (31/10) siang.

"Terkait potensi hidro, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai yang potensial dan 128 di antaranya adalah sungai besar," kata Jokowi dalam pidatonya.

"Seperti Sungai Mamberamo, yang memiliki potensi 24 ribu Megawatt (MW), Sungai Mamberamo ini di Papua. Kemudian Sungai Kayan, memiliki potensi 13 ribu MW, ini di Kalimantan Utara yang nantinya akan digunakan sebagai sumber listrik untuk green industrial park di Kalimantan," ucap Jokowi.

Awalnya, Jokowi menyoroti bagaimana Indonesia kaya akan potensi energi hijau. Berdasarkan hitungannya, Indonesia memiliki potensi mencapai 3.600 Gigawatt (GW).

"Baik dari matahari, dari angin, dari panas bumi, dari arus laut, dari ombak, dari bio energi, dan juga dari hydropower," katanya.

Jokowi menegaskan bahwa ini adalah potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan bumi dan juga masa depan generasi penerus.

Ia pun mengatakan Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait lokasi sumber hydropower yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik.

Namun, ia menyebut pemerintah telah membuatblue printpercepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi hydropower menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri.

"Sehingga nilai kemanfaatannya menjadi lebih tinggi," imbuh Jokowi.

Tantangan lain termasuk pendanaan dan alih teknologi, yang menurut Jokowi membutuhkan investasi yang tak sedikit, juga kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hidro di dunia.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan Master Bumi

Perajin Tempe Tahu Desak Mentan Amran Bereskan Sengkarut Kedelai******

Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendesak Menteri PertanianAmran Sulaiman menyelesaikan sengkarut masalah kedelai.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin heran mengapa Kementan selama ini seakan menahan para petani lokal menanam kedelai transgenik alias genetically modified organism(GMO). Ia mengklaim petani hanya diizinkan menanam kedelai non-GMO yang hasilnya lebih sedikit.

"Saya ingin dengan Mentan (Amran Sulaiman) baru yang pengalamannya banyak itu, please, Pak Presiden Jokowi saya dengar sendiri di televisi, 'Silakan tanam kedelai GMO, jangan non-GMO saja'. Presiden saja perintah begitu, kok tidak dilaksanakan?" katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Menurutnya, produksi kedelai lokal sedikit karena para petani malas jika hanya diperbolehkan menanam non-GMO. Aip membandingkan produksi kedelai GMO bisa menyentuh 4 juta ton dari 1 hektare lahan, sedangkan non-GMO hanya menghasilkan 1 juta ton hingga 1,5 juta ton.

"Tapi katanya (kedelai GMO) tidak sehat dan lain-lain. Padahal, kedelai impor GMO itu sudah hampir 30 tahun dari 1990 kita rakyat Indonesia selalu makan tempe tahu GMO dan tidak pernah ada kejadian keracunan. Pemeriksaan dari kesehatan juga kedelai GMO tidak membahayakan, tapi Kementerian Pertanian selalu bilang jangan tanam GMO. Ini ada apa? Jadi timbul pertanyaan, apakah supaya kedelai lokal ini sedikit dan tetap impor atau bagaimana?" curiga Aip.

Ia menilai jika para petani diizinkan menanam kedelai GMO pasti akan meningkatan cuan yang didapat. Jika harga pembelian di tingkat produsen sekitar Rp10 ribu per kg, maka petani bisa mengantongi Rp40 juta dari panen kedelai GMO per hektare.

Aip lantas mengkritisi fokus Mentan Amran yang ingin menggenjot produksi beras dan jagung terlebih dahulu di tengah ancaman El Nino saat ini. Menurutnya, sengkarut masalah kedelai juga harus dibenahi.

"Kalau jagung itu maaf ya, banyak dibutuhkan, tapi buat pabrikan besar. Kalau ini (kedelai) kami rakyat kecil. Kalau beras ya seluruh penduduk butuh, prioritas beras. Jadi, berilah keadilan oleh pemerintah melalui bantuan kepada kami," tuturnya.

Menurutnya, harga kedelai saat ini sudah menyentuh Rp13 ribu hingga Rp13.500 per kg. Aip menyebut angka ini sudah melebihi harga acuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Aip menuntut pemerintah turun tangan mengatasi lonjakan harga kedelai di tengah pelemahan rupiah yang kini mendekati Rp16 ribu per dolar AS. Salah satu poin permintaan para perajin tempe dan tahu adalah gelontoran cadangan pangan pemerintah (CPP) demi stabilisasi harga.

"Tukang (perajin) tempe dan tahu ini sudah berlangganan dengan penjual di pasar. Jadi, kalau kita naikkan harga tempe dan tahu, pedagang marah sama kami, 'Naik melulu, naik melulu. Ini sudah ditipisin, dikecilin, ini itu'," curhat Aip.

"Jadi please Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) itu bikin pengumuman kalau (harga) tempe dan tahu naik tolong dimengerti bahwa ini keterpaksaan. Kami juga usul berikan bantuan kepada kami seperti tahun lalu, apakah ada subsidi, bantuan transportasi, dan lain-lain. Sekarang ada gula, beras, dan minyak murah, kok kedelai gak dibantu? Kok kami tukang tempe dan tahu tidak dibantu?" tutupnya.

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

3.500 Ton Beras Impor Asal Kamboja Tiba di Tanah Air Hari Ini******

Sebanyak 3.500 ton beras impordari Kamboja akhirnya tiba di Indonesia hari ini (2/11) untuk memenuhi stok pangan nasional.

Begitu tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, muatan beras impor itu langsung dibongkar muat untuk kemudian dibawa ke gudang Bulog di Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut 3.500 ton beras impor ini merupakan tahap awal dari pengiriman untuk stok di Jawa Tengah, yakni totalnya 10 ribu ton.

Arief menambahkan pasokan beras impor Kamboja ini juga untuk memberikan kepastian cadangan beras aman di Bulog menjelang akhir tahun hingga masa Pemilu 2024 mendatang.

"Sampai dengan Februari nanti kita ada eventbesar, pesta demokrasi. Kemudian sampai dengan 9 April big season, kami akan pastikan Jateng dan provinsi lainnya aman," ungkapnya.

"Cadangan pangan di Bulog itu kita jaga di atas 1 juta ton, demikian perintahnya Pak Presiden. Jadi tidak akan seperti sebelum sebelumnya, stok di bawah 500 ribu ton, enggak. Kami akan pastikan ketersediaan pangan nasional itu cukup, jadi tidak boleh main-main karena beras ini harus ada", imbuh Arief.

Masa kemarau panjang atau El Nino menjadi salah satu pemicu turunnya produksi beras di tingkat petani karena banyak petani yang mengalami gagal panen atau puso, tak terkecuali di Jawa Tengah.

"Kita berharap ini bulan November ini sudah memasuki bulan penghujan, kita berdoa dan juga kita pun akan seoptimal mungkin untuk memberdayakan ya kami akan terus turun bekerja sama dengan Petani untuk bercocok tanam dan ke depan kita Insya Allah akan mendapatkan panen raya padi yang lebih baik", ungkap Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana.

Pemerintah memutuskan mengimpor beras karena kapasitas produksi lokal masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari tahun 2018 hingga 2022, produksi beras nasional hanya stagnan di angka 31,93 juta ton per tahun. Di sisi lain, jumlah penduduk terus mengalami tren penambahan sebanyak 2,9 juta jiwa per tahun.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jiwa yang melahap

Harga Beras Melesat 29,2 Persen, Apakah Petani Untung?******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga berasmelesat 29,24 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Oktober 2023. Lonjakan terjadi salah satunya imbas kelangkaan pasokan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebut kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat penggilingan, yakni 3,31 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 29,24 persen yoy.

Lalu, di tingkat grosir naik 2,13 persen mtm serta 21,64 persen secara tahunan. Sedangkan harga beras di level eceran meroket 1,72 persen secara bulanan dan 19,12 persen yoy.

"Kita perlu berhati-hati dengan kata keuntungan karena kenaikan harga beras yang diterima petani padi ini sifatnya temporer, sangat berfluktuasi. Dari sisi harga nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan per Oktober 2023 naik 2,68 persen. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik 2,91 persen, salah satunya didorong kenaikan harga gabah," sambung Pudji.

Terlepas dari itu, BPS mengamini bahwa beras menyumbang andil inflasi terbesar pada Oktober 2023. Secara bulanan, inflasi beras mencapai 1,72 persen dengan andil 0,06 persen.

Ia mengatakan beras merupakan komoditas penyumbang andil inflasi terbesar selama 3 bulan berturut-turut sejak Agustus 2023. Pudji menyebut inflasi beras pada Oktober 2023 tersebar di 87 kota indeks harga konsumen (IHK).

"Sementara itu, terdapat 2 kota deflasi beras dan 1 kota lainnya stabil. Secara akumulatif, selama 2023 beras juga menyumbang andil inflasi terbesar 0,49 persen secara year to date (ytd) di Oktober 2023," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Apartemen Zhutian Shinhwa

G7 Bakal Larang Impor Berlian Rusia******

Kelompok tujuh negara ekonomi maju utama dunia (G7) berencana melarang masuknya berlian dari Rusia. Larangan itu akan berlaku di tengah konsumen dan produsen yang berjuang mengelola semakin kompleksnya rantai pasokan di tengah lesunya permintaan.

Dengan penjualan langsung permata Rusia yang sudah terpukul akibat sanksi AS terhadap penambang berlian Negeri Beruang Merah, Alrosa, G7 kini sedang dalam proses membahas rincian larangan lebih lanjut atas penjualan tidak langsung di negara anggotanya.

Sebelum undang-undang ini diberlakukan, produsen mengatakan pelanggan di negara Barat menghindari batu permata dari Rusia, yang merupakan produsen berlian kasar terbesar di dunia berdasarkan volume yang menguasai 30 persen pasar.

Label grup barang mewah Richemont yang berbasis di Swiss, termasuk Van Cleef & Arpels, melangkah lebih jauh dengan mengirimkan para eksekutif untuk mengunjungi pemasok di India dan mempekerjakan auditor eksternal untuk melihat aliran batu permata dalam rantai pasokan.

Larangan yang diusulkan oleh G7 kini berisiko semakin memperumit rantai pasokan, pada saat permintaan sudah berada di bawah tekanan besar.

Dengan berbagai usulan yang sedang dipertimbangkan, industri saat ini sedang memperdebatkan bagaimana negara asal berlian harus diperiksa, di mana pemeriksaan tersebut harus dilakukan, dan berapa ukuran batu, kasar atau dipoles, yang harus menjadi bagian dari aturan.

"Ini semua tentang luasnya dan seluk-beluk interkoneksi dalam rantai pasokan yang membuat hal ini sulit secara teknis," ujar Analis berlian Paul Zimnisky seperti dikutip Reuters, Selasa (31/10).

Permintaan perhiasan berlian sendiri sudah menurun di Amerika Serikat, yang menyumbang 55 persen permintaan global, karena tingginya suku bunga, pemulihan pascapandemi yang lamban di Tiongkok, dan persaingan dari berlian yang diproduksi di laboratorium.

India - yang memotong dan memoles 90 persen berlian kasar dunia - bulan lalu meminta penambang global untuk berhenti menjual permata kasar selama dua bulan untuk mengelola akumulasi stok. Artinya, saham di penambang berlian akan tumbuh.

Laporan De Beers, produsen berlian kasar terbesar di dunia berdasarkan nilai, mengatakan meski permintaan perhiasan berlian global akan tetap berada di atas tingkat sebelum pandemi, kondisi ekonomi 2023 masih sulit.

"Peningkatan inflasi dan kenaikan suku bunga terus mempengaruhi kepercayaan konsumen dan belanja di beberapa negara konsumen berlian utama, termasuk AS dan Eropa," terang perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]