petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:isj8.kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

semua situs slot

cara kredit hp online tanpa ribet 6Jutaan kata 195333Orang-orang telah membaca serialisasi

《semua situs slot》

SBY restui AHY gabung ke kabinet Jokowi******

SBY restui AHY gabung ke kabinet Jokowi
Tangkapan layar - Agus Harimurti Yudhoyono saat dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merestui putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo sebagai menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Agus yang merupakan ketua umum Partai Demokrat dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri ATR/kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto, yang juga secara bersamaan dilantik menjadi menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

"Bapak SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk Mas AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ossy Dermawan di Jakarta, Rabu.

Baca juga: AHY tiba di Istana Negara untuk jalani pelantikan sebagai Menteri ATR

Ossy, yang juga sekretaris pribadi SBY itu, menyampaikan bahwa AHY bertemu SBY, Selasa malam (20/2), di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk memohon doa restu untuk perjalanannya ke depan dalam mengemban amanah sebagai menteri ATR/kepala BPN.

Ossy mengatakan SBY, yang juga ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, tidak menghadiri pelantikan putra sulungnya sebagai menteri ATR/kepala BPN, karena baru tiba di kediamannya di Cikeas usai kunjungan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Bapak SBY sendiri tidak hadir dalam pelantikan hari ini karena baru saja tiba di Cikeas,” tambah Ossy.

Pelantikan AHY itu memberi sinyal berakhirnya posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan Jokowi selama hampir 10 tahun.

Baca juga: Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR

Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden pada periode 2014-2019 dan 2019-2024, Demokrat kerap menegaskan posisinya sebagai partai oposisi pemerintah.

Namun, situasi politik pada Pemilu 2024 menempatkan Partai Demokrat berada dalam gerbong yang sama dengan Jokowi melalui Koalisi Indonesia Maju.

Hal itu menjadi pertimbangan bagi Demokrat untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin pada tahun terakhir kepemimpinan mereka yang tersisa kurang lebih delapan bulan.

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu******

Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu
Arsip foto - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjukan jarinya yang telah dicelupkan ke dalam tinta tanda telah berpatisipasi dalam Pemilu 2024 di TPS 005 Melawai, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Uyu Septiyati Liman/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa Golkar akan menolak hak angket DPR yang diusulkan oleh salah satu calon presiden untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Hak angket kan hak politikus DPR. Tetapi Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak,” kata Airlangga ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.

Penolakan atas hak angket semakin ditegaskan dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga makin memperkuat koalisi partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan Mas AHY masuk (ke pemerintahan), jadi (partai) yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Airlangga.

Selain Golkar dan Demokrat, dua partai pengusung Prabowo-Gibran yang masuk parlemen yaitu Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Usulan untuk menggulirkan hak angket disampaikan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kepada dua partai pengusungnya yang berada di DPR saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan hak ini, menurut Ganjar, DPR bisa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini.

Ganjar juga mendorong kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk ikut menggunakan hak angket tersebut.

Menurut dia, dengan keterlibatan PDI Perjuangan, PPP, serta beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR yakni NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
Baca juga: Airlangga: Pemilu damai buktikan Indonesia negara yang besar
Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Pengamat sebut Golkar paling totalitas mendukung program Joko Widodo 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

IHSG ditutup melemah dipimpin sektor teknologi******

IHSG ditutup melemah dipimpin sektor teknologi
Ilustrasi- Seorang pengunjung mengabadikan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan gawainya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/am.
Di dalam negeri, IHSG melemah karena sikap wait and see para pelaku pasar di tengah penantian hasil rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu).....
Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah dipimpin oleh saham- saham sektor teknologi.

IHSG ditutup melemah 35,16 poin atau 0,48 persen ke posisi 7.276,75. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 5,94 poin atau 0,60 persen ke posisi 981,95.

“Di dalam negeri, IHSG melemah karena sikap wait and seepara pelaku pasar di tengah penantian hasil rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang dijadwalkan akan selesai pada 20 Maret 2024," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta.

Baca juga: IHSG menguat di tengah pelemahan mayoritas bursa kawasan Asia

Bursa Asia bergerak fluktuatif, di mana pelaku pasar menantikan kesaksian Ketua The Fed Jerome Powell di depan anggota parlemen pada Rabu (06/03) dan Kamis (07/03).

Selain itu, pelaku pasar juga menantikan rilis data pekerjaan pada Jumat (08/03), yang diperkirakan ada penambahan sebesar 200.000 tenaga kerja, atau lebih rendah dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang sebesar 353.000.

Dari China, pelaku pasar menantikan Kongres National People yang akan dimulai pada Selasa (05/03), yang akan membahas terkait target dan stimulus-stimulus yang akan diberikan pemerintah Tiongkok dalam upaya mendukung perekonomiannya.

Dari pasar komoditas, harga minyak menguat setelah anggota OPEC+ yang dipimpin Arab Saudi dan Rusia pada Minggu (03/03) sepakat untuk memperpanjang pengurangan produksi minyak secara sukarela

Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

Baca juga: BEI ungkap 17 perusahaan antre IPO di pasar modal Indonesia

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, dua sektor meningkat di mana sektor energi paling tinggi yaitu 0,24 persen, diikuti sektor industri yang naik sebesar 0,20 persen.

Sembilan sektor terkoreksi di mana sektor teknologi turun paling dalam minus 2,66 persen, diikuti sektor infrastruktur dan sektor keuangan yang masing-masing minus 0,72 persen dan 0,67 persen.

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu NICE, MBWPT, ACRO, JARR dan FIRE. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni SURI, ALII, KICI, MUTU, dan AHAP.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.242.050 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,65 miliar lembar saham senilai Rp7,86 triliun. Sebanyak 196 saham naik, 321 saham menurun, dan 254 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 198,39 poin atau 0,50 persen ke 40.109,19, indeks Hang Seng menguat 6,53 poin atau 0,04 persen ke 16.595,97, indeks Shanghai menguat 12,29 poin atau 0,41 persen ke 3.039,20, dan indeks Strait Times melemah 13,55 poin atau 0,43 persen ke 3.122,20.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:gacor57 slot

Perbarui waktu:2024-06-22

Daftar bab terbaru
pinjaman 5 menit cair 2021
trik main gate of olympus
pinjam kilat legal atau ilegal
kang paito
slot terbaik di indonesia
togel 02
buku mimpi cicak jatuh
judi slot yang gacor
home credit pinjol
Daftar isi semua bab
Bab 1 madu 888 slot
Bab 2 kredit hp kredivo
Bab 3 cara ngutang di akulaku
Bab 4 trik slot jin ji bao xi
Bab 5 rambut erek erek
Bab 6 boswin88
Bab 7 demoslot gacor
Bab 8 situs slot paling gacor terpercaya
Bab 9 koin138
Bab 10 cara mengembalikan limit kredivo
Bab 11 good slot
Bab 12 koi365 slot
Bab 13 bet10ribu
Bab 14 dewa911
Bab 15 daun123
Bab 16 idn poker bonus new member 100
Bab 17 pinjol yang masuk bi checking 2022
Bab 18 dewa slot 88
Bab 19 cara pinjam uang di pnm mekaar
Bab 20 maxwin slot gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9499bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Menjadi penulis di Azeroth

slot6000 login
Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pembukaan kunci tertinggi

slot gacor online
Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) memasang seni instalasi memperingati empat tahun menghilangnya buronan KPK Harun Masiku di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abu Hanifah menolak seluruh ​​​​​​permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait penanganan kasus Harun Masiku.

"Ditolak seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Abu Hanifah di Jakarta, Rabu, ketika membacakan putusan permohonan praperadilan yang diajukan MAKI.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan terkait kasus Harun Masiku.

Menurut dia, alasan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) menolak karena tidak ada bukti surat perintah penghentian penyidikan terhadap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga yang dimohonkan oleh MAKI belum memiliki dasar.

"Bahwa memang betul belum ditemukan bukti adanya surat perintah penghentian penyidikan artinya secara formil. Saya menyayangkan hakim hanya bicara soal hitam di atas putih alias kertas," tuturnya.

Baca juga: MAKI gugat KPK agar sidangkan Harun Masiku secara "in absentia"
Baca juga: Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku

MAKI menyatakan permohonan praperadilan terhadap KPK dengan tuntutan agar tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku disidang secara "in absentia" merupakan sebuah ikhtiar dalam pemberantasan korupsi.

Sidang "in absensia" yaitu proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana.

"Jadi gugatan saya ini merupakan ikhtiar, jika nanti sidang 'in absensia' bisa dilaksanakan kalau tidak bisa ditangkap," kata Boyamin.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Naga kebanggaan satu generasi

yoyo88
Gus Baha apresiasi kinerja Polri wujudkan pemilu aman dan damai
Dalam rangka cooling system usai Pemilu 2024, Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko bersilaturahmi ke kediaman KH Ahmad Baharuddin Nursalim (Gus Baha), Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qu’ran, Lembaga Pendidikan Pengembangan Ilmu Al Quran (LP3IA), Rembang, Jawa Tengah, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/aa.
Jakarta (ANTARA) - KH Ahmad Baharuddin Nursalim (Gus Baha), Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qu’ran, Lembaga Pendidikan Pengembangan Ilmu Al Quran (LP3IA), Rembang, Jawa Tengah, mengapresiasi kerja Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.

“Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas upaya keras yang tak kenal lelah menjalankan tugas menjaga pelaksanaan Pemilu aman dan damai," kata Gus Baha dalam keterangan pers Humas Polri di Jakarta, Rabu.

Hal itu diungkapkan usai menerima silaturahim Tim Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri yang dipimpin Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko di kediamannya, pagi tadi.

Dalam kesempatan tersebut, itu Gus Baha mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa setelah pemungutan suara yang berlangsung 14 Februari lalu.

Gus Baha menilai Pemilu 2024 yang berlangsung aman dan damai ini menunjukkan kemajuan demokrasi yang semakin membaik.

Menurut dia, upaya ini tidak lepas dari peran Polri dalam mengamankan pesta demokrasi lewat Operasi Nusantara Cooling System.

Gus Baha menambahkan, bahwa dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah implementasi dari nilai-nilai dasar dan ideologi negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, NKRI sebagai bentuk negara dan semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

"Seluruh pihak harus tetap menjaga kerukunan, kondusifitas dan persatuan. Pemilu yang telah berjalan lancar, aman dan damai ini adalah wujud kemajuan demokrasi," ujar Gus Baha.

Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko juga menyampaikan ucapan berterima kasih Polri telah menerima kunjungan kali kedua Tim Ops NCS Polri ke kediaman Gus Baha.

Menurut Gatot, dengan dukungan dari Gus Baha, Kiai, dan para Habaib serta tokoh agama lainnya, Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan damai.

"Apa yang disampaikan oleh para tokoh agama merupakan upaya penyejuk bagi umat agar terhindar dari hal-hal yang dapat memecah belah bangsa Indonesia," kata Gatot.

Dalam kesempatan yang sama, Kasatgas Preemtif Brigjen Pol. M Rudy Syafirudin menambahkan, upaya yang dilakukan para ulama dan tokoh agama lainnya merupakan bagian pencegahan. Sehingga Pemilu 2024 bisa berlangsung aman dan damai tanpa perpecahan.

“Ucapan terima kasih atas dukungan tokoh agama yang telah memberikan doa sebagai upaya pencegahan agar kondusif," kata Rudy.

Baca juga: Kaops NCS Polri sowan ke Gus Baha jaga pemilu damai
Baca juga: Bamusi: Ceramah Gus Baha "digoreng" untuk politik adu domba
Baca juga: Muzani apresiasi pemikiran Gus Baha terkait politik Indonesia
Baca juga: Polri apresiasi peran ulama wujudkan pemilu damai

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

judi asia slot
KPU bakal gelar PSU di Kuala Lumpur tanpa metode pos
Arsip foto - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menyamakan nama penerima surat suara pada yang tertera pada sampul surat yang akan dikirim untuk metode Pos dengan nama di Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri kepada perwakilan partai politik di di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (15/1/2024). ANTARA/Virna P Setyorini/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia dengan meniadakan pemungutan suara dengan metode pos.

"KPU juga memulai kegiatan PSU di Kuala Lumpur dengan pemutakhiran daftar pemilih," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan pemutakhiran data ini berdasarkan daftar pemilih tetap (dpt) yang sudah ditetapkan pada 21 hingga 23 Juni 2023 di Kuala Lumpur. Adapun data yang akan dimutakhirkan merupakan alamat-alamat yang tidak jelas.

"Berdasarkan alamat-alamat yang tidak diketahui atau tidak jelas, kita keluarkan dari daftar pemilih, sehingga menjadi basis pemutakhiran daftar pemilih," katanya.

Sehingga, PSU di Kuala Lumpur nantinya dilakukan tidak dengan menambah pemilih baru. Adapun data yang dimutakhirkan itu akan disinkronkan dengan daftar hadir pemilih untuk metode tps di luar negeri.

Hasyim mengatakan KPU tengah menyusun jadwal untuk pemutakhiran dan rekrutmen ulang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga mengidentifikasi sisa surat suara yang masih digunakan.

Selain itu KPU juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait rekomendasi-rekomendasi atas proses PSU.

“Itu juga kita bicarakan dengan Bawaslu supaya apa yang kita lakukan sesuai rekomendasi Bawaslu dan ketentuan perundang-undangan," jelas Hasyim.

Untuk diketahui, ada tiga metode pemungutan suara di luar negeri, yakni: pemungutan suara di tps, kotak suara keliling (ksk) dan pos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur

Baca juga: Bawaslu minta KPU dorong pemutakhiran data pemilih di Kuala Lumpur

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Ratuku Zhou Jielun

situs situs slot terpercaya
Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir usai acara Musyawarah Nasional Tarjih XXXII di UMMP Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Jumat (23/2/2024) sore. ANTARA/Kutnadi.
Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu
Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Valkyrie Ajaib

slot kami
Wapres minta MUI lebih optimal dalam tugas melayani umat
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden/aa.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat lebih optimal dalam melaksanakan tekadnya, yakni melayani dan memberdayakan umat.

"Saya ingin mengarahkan bahwa tugas-tugas MUI yang cukup berat itu harus dilaksanakan dengan lebih optimal lagi, lebih semangat lagi, terutama prinsip atau pijakan yang sudah menjadi tekad MUI. Yang pertama itu, melayani umat, atau khadimul ummah," kata Wapres Ma'ruf usai memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu.

Berdasarkan video yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Wapres menjelaskan pokok pembahasan rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut.

Selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Wapres menekankan tentang pembinaan umat sebagai bagian dari visi dan misi MUI.

MUI dalam segala aspek diminta terus menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang atau paham ekstrem, menjaga umat dari perilaku yang tidak sesuai syariat, serta melindungi umat agar tidak mengonsumsi produk nonhalal.

Baca juga: MUI kirim 20 dai ke NTT untuk sampaikan Islam "wasathiyah"

Baca juga: MUI ajak dai bersihkan residu perpecahan pasca-Pemilu 2024

Wapres menekankan bahwa MUI turut mengemban tugas dalam memulihkan keutuhan dan kesatuan umat, apalagi setelah pemilu sehingga tidak terjadi perpecahan.

"Jangan sampai umat ini terbelah akibat adanya pemilu, jadi itu harus disatukan lagi supaya tidak lagi terkoyak-koyak," kata Wapres.

Dalam pengantar rapat, Dewan Pengurus Harian MUI, Asrorun Niam, melaporkan beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi halal serta perumusan peta dakwah di Indonesia.

Dewan Pertimbangan MUI yang turut hadir dalam rapat ini di antaranya Zainut Tauhid Sa'adi, Jimmly Ashiddqy, K.H. Sadeli Karim, K.H. Abun Bunyamin, Dadang Kahmad, Maman Abdurahman, Zaitun Rasmin, K.H. Arif Fahrudin, dan Trisna Ningsih Yuliati Djuwaeli

Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim.

Baca juga: Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count

Baca juga: Ketua MUI: Saatnya merajut kembali kebersamaan untuk bangun Indonesia

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024