mendapatkan uang dari internet tanpa modal

Berubah menjadi Loli

Jokowi Jajakan 30 Ribu Ha Lahan Kalimantan ke Investor Asing untuk EBT******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan 30 ribu hektare (ha) lahan di Kalimantan Utara untuk industri energi baru terbarukan (EBT) kepada investor asingdalam KTT G20di Nusa Dua, Bali.

Jokowi meyakini keberadaan lahan tersebut akan menarik para investor bergabung dalam green industrial farm yang saat ini sedang dirancang.

"Kami menyiapkan Kalimantan Utara, 30 ribu ha lahan untuk green industrial farm, yang nantinya saya yakin akan berbondong-bondong investor datang untuk membangun produk-produk hijau dari Indonesia," ujarnya, Senin (14/11).

"Inilah kesempatan bagi para investor untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia. Membawa investasi, membawa teknologi, karena ini memerlukan uang yang tidak sedikit, untuk bersama-sama membangun ekonomi hijau di Indonesia," papar Jokowi.

Ia menilai industrialisasi bahan-bahan mentah yang dimiliki memang harus dihentikan untuk mendapatkan nilai tambah yang baik dan meningkatkan pendapatan.

"Baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan sudah kita mulai dengan nikel, dalam rangka membangun ekosistem besar EV baterai listrik untuk mobil listrik," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyentil Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk membawa logam Lithium agar bisa dibawa ke Indonesia. Ia meminta PM Anthony untuk melakukan hilirisasi bersama di Indonesia.

"Saya ingin menawarkan kepada Prime Minister Anthony Albanese. Kita punya nikel kalau digabung itu bisa jadi baterai mobil listrik. Saya minta kepada Perdana Menteri Albanese untuk lithiumnya bisa dibawa ke Indonesia," tutur Jokowi disambut gelak tawa peserta.

Diketahui sejumlah kepala negara berkumpul di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

[Gambas:Video CNN]

Kota Permainan Dunia Kematian

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]

Kurir dunia bawah

Tingkatkan Ekonomi, Sulbar Percepat Konektivitas ke Pelabuhan Malaysia******

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bakal mempercepat realisasi pembukaan konektivitas Pelabuhan Tanjung Silopo di Polewali Mandar dengan Lahad Datu Port di Sabah, Malaysia. Sebab jika konektivitas dua pelabuhan ini dibuka, maka perdagangan langsung dapat dilakukan antarkedua negara.

"Saya sangat mengapresiasi gagasan hebat dari Bupati Polewali Mandar. Konektivitas ini sudah di bangun bupati dengan Lahad Datu Malaysia yang mana ekonominya bagus," kata Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik usai rapat virtual dengan perwakilan Lahad Datu Port, Jumat (11/11).

Akmal mengatakan, ekonomi suatu daerah dapat hidup jika konektivitas dengan daerah lain dibuka. Dengan membuka konektivitas dengan Lahad Datu Port tentunya barang dan jasa asal Sulbar yang dibutuhkan Malaysia dapat dengan mudah disalurkan, begitu pula sebaliknya.

"Kalau seandainya dari Polewali Mandar, Sulteng langsung ke Lahad Datu ada perdagangan barang dan jasa, itu ekonomi kita akan tumbuh lebih baik," jelas Akmal Malik

Akmal menambahkan, agar pemasukan perdagangan barang dan jasa melalui konektivitas ini bisa lebih maksimal, dia akan menemui Menteri Keuangan untuk dapat mendirikan kantor bea cukai di Polewali Mandar.

Sedangkan, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar sangat berharap PJ Gubernur Sulbar dapat membantu maksimal agar konektivitas dua pelabuhan ini bisa benar-benar dibuka. Karena dia mengaku, usaha membuka konektivitas itu sudah dilakukan Pemkab Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir, namun belum membuahkan hasil.

"Sebenarnya Polewali Mandar itu hanya merintis saja, karena yang memiliki kewenangan kerjasama itu adalah Sulawesi Barat. Jadi saya sangat bermohon kepada pj gubernur mudah-mudahan bisa membantu percepatan kerjasama ini," harap Andi Ibrahim.

Menurut Andi, jika konektivitas itu dibuka, maka Polewali Mandar dan Sulbar bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Karena selama ini, cukai perdagangan barang dan jasa yang daerahnya lakukan mencapai Rp9 triliun melalui provinsi lain.

"Kalau kita buka jalur ini, kita akan menikmati kekayaan kita sendiri. Jangan rakyat kita di peras, orang lain yang dapat minyaknya (hasilnya)," ucap Andi.

Saya membunuh Guru

Elon Musk: Masa Depan Indonesia Sangat Cerah******

Pendiri Tesla Elon Musk memprediksi Indonesia akan memiliki masa depan cerah. Pasalnya Indonesia memiliki populasi besar yang didominasi anak muda serta kaya sumber daya energi.

"Saya rasa Indonesia memiliki masa depan cerah karena memiliki banyak anak muda, energi dan populasi. Kombinasi antara energi muda, populasi yang besar dan banyak sumber daya, saya rasa masa depan Indonesia akan menarik. Saya sangat bullishakan Indonesia dengan masa depan yang sangat cerah," ujar Musk saat menghadiri B20 Summit secara, Senin (14/11).

Musk juga mengatakan Indonesia bisa menjadi negara yang hebat terutama dalam kontribusi membangun ekosistem kendaraan listrik. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki bahan baku mentah baterai kendaraan listrik seperti nikel.

Elon Musk hadir secara virtual di B20 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 13-14 November 2022 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia. Ia dikonfirmasi batal hadir secara langsung dalam acara itu.

"Ya batal," ujar Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan KADIN Indonesia Muhammad Yusrizki, dilansir detikcom, Minggu (13/11).

Menurut informasi yang diperolehnya, ketidakhadiran Musk disebabkan urusan terkait Twitter, platform media sosial yang baru diakuisisinya.

[Gambas:Video CNN]

Administrator surga

Indonesia Pede Pertemuan Tingkat Sherpa Hasilkan Deklarasi Pimpinan******

Pemerintah yakin pertemuan Sherpa G20keempat yang berlangsung pada 11-14 November di Jimbaran, Baliakan menghasilkan kesepakatan leader's declaration(deklarasi pimpinan).

Adapun pertemuan ini sekaligus menjadi yang terakhir sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dalam Presidensi G20 Indonesia dilaksanakan pada 15-16 November 2022. Leader's declarationmerupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19.

"Teman-teman sherpa semua negara sepakat mengupayakan menghasilkan output document atau yang sering kita sebut leader's declarationterutama untuk KTT G20 Indonesia 2022. Itu tujuan utamanya. Masih berproses, masih berjuang," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan resmi, Senin (14/11).

"Kalau melihat perkembangan yang ada sampai siang ini kita optimis bisa menghasilkan satu output documentdi mana Indonesia menjadi presidensi tahun 2022. Masih ada beberapa waktu ke depan menjelang KTT. Mudah-mudahan sesuai harapan kita," jelasnya.

Setidaknya ada dua hal penting yang perlu diketahui dari pembahasan sherpa keempat ini. Pertama, semua perwakilan sherpa hadir secara fisik di Indonesia.

Kedua, semua sherpa memiliki komitmen kuat di tengah dinamika dan perbedaan untuk menghasilkan kesepakatan bersama.

Lebih lanjut ia mengatakan Presidensi G20 Indonesia 2022 sejak awal akan berbeda dari pertemuan-pertemuan G20 sebelumnya.

"Perbedaan yang paling nyata adalah di dalam semua pembahasan kita ingin forum G20 sebagai premiere forum ekonomi dan keuangan betul-betul menghasilkan dokumen yang menghasilkan manfaat nyata baik itu untuk kepentingan nasional kita maupun untuk solusi dinamika tantangan ke depan," katanya.

Oleh karena itulah, lanjut Susiwijono, sejak awal hasil pertemuan dan pembahasan sherpa juga akan menghasilkan lampiran (annex) yang disebut concrete deliverables.

[Gambas:Video CNN]

"Concrete deliverablesitu nanti akan ada namanya mungkin akan teknis ya ada basket 1, basket 2. Basket 1 itu proyek yang sifatnya multilateral, ada yang sifatnya bilateral," jelasnya.

Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi lampiran dari deklarasi pimpinan. Di dalamnya terdapat kurang lebih 226 proyek maupun inisiatif. Dari jumlah tersebut ada 115 yang terkait dengan prioritas isu Presidensi Indonesia 2022.

"Arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, yang ketiga transisi energi plus isu ketahanan pangan. Itu yang kita desain menjadi proyek inisiatif yang konkret terutama untuk membantu, solusi menyelesaikan berbagai krisis dunia seperti pangan, energi, dan finance," jelasnya.

Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia sendiri meliputi 12 Working Groups (WG) dan 10 Engagement Groups (EG). Selain itu, peran vital Sherpa Track juga untuk mengadakan berbagai kegiatan lainnya seperti culture and creative economy, Research and Innovation Ministers' Meeting, Side Event, dan Joint Ministerial Meeting yang merupakan bentuk kerja sama antar Kementerian dan Lembaga.

Dua puluh tahun angin musim semi

Penerima Bantuan Bedah Rumah BSPS dan Kriterianya******

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat kriteria penerima BSPS yang telah ditetapkan.

Lantas, siapa yang berhak menjadi penerima bantuan BSPS dari pemerintah?

Lihat Juga : Kisah dari Kampung Bambu, Warga Gusuran yang Kembali Digusur untuk JIS

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Program BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Lihat Juga : 6 Hotel Jadi Posko Urus STB Warga Miskin Jabodetabek Jelang ASO

Kriteria Penerima Bantuan BSPS

Mengacu pada UU No.1 Tahun 2011, berikut ini adalah kriteria penerima bantuan BSPS.

1. Subjek adalah pemilik dan penghuni rumah harus memenuhi kriteria berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI), sudah berkeluarga
• Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah atau sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun/meningkatkan kualitas rumahnya

2. Objek adalah bangunan rumahnya memenuhi kriteria berikut:

• Rumah milik sendiri, satu-satunya dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah (atap, lantai, dinding)
• Kelengkapan komponen struktural bangunan
• Kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PLN Hadir, Warga Yarweser Raja Ampat Kini Tak Perlu Hidupkan Genset

Demikian penjelasan mengenai bantuan BSPS dan kriteria penerima bantuan tersebut. Semoga bermanfaat.